Komisi D DPRD Sumut: Aspek Legalitas Pembangunan CBD Lengkap

Direktur PT Central Business Development (CBD) Jhon Herry mengatakan, pembangunan CBD yang berbatasan dengan kawasan Bandara Polonia Medan, tidak bermasalah. Hal ini menurutnya karena semua aspek legalitas yang dibutuhkan sudah dipenuhi.

Atas hal itu, katanya, masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Bangunan ruko berlantai tiga yang dengan ketingian 14 meter di Jalan Padang Golf Lingkungan III Kelurahan Suka Damai Medan Polonia itu, sudah sesuai dengan ketinggian yang dipatok Administratur Bandara (Adband) Polonia 15 m.

Dia menjanjikan tidak akan membangun di luar batas ketinggian yang ditentukan Administratur Bandara (Adband) dan menjamin tidak ada pelanggaran. Hal itu disampaikannya pada rapat Komisi D DPRD Sumut bersama PT CBD, Ad-band Polonia, PT Angkasa Pura II, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sumut, BLH Kota Medan dan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan di Ge-dung Dewan, Kamis (17/3).

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi D Maratua Siregar, Wakil Ketua Abdul Hasan Maturidi dan Sekretaris Tunggul Siagian dan dihadiri anggota antara lain Jhon Hugo Silalahi, Syafrida Fitrie, Palar Nainggolan, Budiman Nadapdap, Jamaluddin Hasibuan, Marahalim Harahap, Ajib Shah serta Fadly Nurzal.

Kadis TRTB Kota Medan Syampurno Pohan membenarkan pernyataan tersebut.

Melalui Kabid Evaluasi dan Pengembangan Tata Ruang Ahmad Basaruddin, disebutkan bahwa PT CBD sudah mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah sebelumnya walikota memutuskannya berdasarkan surat perubahan peruntukan dari lahan cadangan yang disetujui DPRD Kota Medanmenjadi daerah peruntukan perumahan.

Kemudian menurut Kepala BLH Kota Medan, Purnama Dewi, pembangunan CBD Polonia sudahmengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Purnama Dewi menyebutkan, izin itu diberikan setelah melalui kajian dari komisi penilai Amdal.

Kepala BLH Propinsi Sumut Hidayati juga tidak membantah soal izin Amdal tersebut. Hanya saja, lanjutnya, perlu dikuatkan koordinasi ke depan, mengingat ketidakhadiran PT CBD Polonia memenuhi tiga kali undangan pembicaraan proses pembangunan CBD sebelumnya.

Kemudian Adband Polonia Razali Abubakar mengatakan, sesuai dengan studi yang dilakukan pembangunan CBD Polonia tidak melanggar kawasan dan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) atau tidak menganggu operasional penerbangan karena masih berada di luar batas aman operasional penerbangan, termasuk aman dari operasional radar penerbangan.

GM PT Angkasa Pura II Polonia Medan Bram B Tjiptadi melalui Youhannes Gaffar juga tidak menyebutkan kesalahan atas pembangunan CBD tersebut. Namun disarankan agar dipertegas siapa yang ber-tanggung jawab jika nantinya ada permasalahan dari pembangunan CBD Polonia tersebut di kemudian hari.

Tidak Ada

Sesuai penjelasan ketiga instansi itu, Anggota Komisi D Budiman Nadapdap berpendapat tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan soal pembangunan CBD itu. Sejauh ini ia menilai legalitas pembangunan CBD cukup lengkap. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi D lainnya Ajib Shah. Namun Ajib Shah menyarankan agar semua pihak berkoordinasi untuk kelancaran pembangunannya, termasuk agar BLH menguatkan pengawasan Amdalnya.

Walaupun demikian, Anggota Komisi D, Jhon Hugo Silalahi meminta semestinya pemberian izin seperti ini mengacu pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menjadi pedoman RTRW kabupaten/kota dan provinsi sebagai mana yang sedang disusun saat ini.

Merujuk UU itu, lanjutnya, sebenarnya tidak boleh dilakukan kegiatan pembangunan industri, termasuk perumahan dan ruko, di inti kota. “Ke de-pan, diharapkan agar pemberian izin mengacu pada UU itu atau produk turunannya nantinya yaitu Perda RTRW Kota Medan,” kata Jhon Hugo.

Anggota Komisi D lainnya, Analisman Zalukhu menyebutkan, walaupun sudah ada melalui mekanisme perizinan, namun tetap harus ada yang bertanggung jawab jika nantinya pembangunan CBD menimbulkan gangguan terhadap keselamatan penerbangan.

Karenanya Analisman meminta PT CBD membangun pagar pengaman yang memi-sahkan landasan pacu dengan kawasan CBD, guna menghindari gangguan terhadap operasional penerbangan.

Direktur CBD Jhon Herry menyatakan kesiapannya membangun pagar pembatas tersebut. Namun dia menyebutkan tidak akan membangunnya sebelum ada spesifikasi teknis dari pihak Adband. di khawatir tanpa spesifikasi itu, pemba-ngunannya justru menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Komisi D menyimpulkan, dari berbagai penjelasan ketiga instansi tadi, tidak ada masalah dalam pembangunan CBD, dan pembangunan silahkan dilanjutkan seraya tetap menjaga atuaran dan ketentuan yang ada, kata Ketua Komisi C Maratua Siregar.

sumber: http://www.analisadaily.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s